Jumat, 04 Oktober 2013

PEMASANGAN PILON JEMBATAN GANTUNG KAYU

Lokasi  : Desa Nanga Libas Kecamatan Sokan




PEMASANGAN STRUKTUR ATAS JEMBATAN GANTUNG KAYU

Lokasi                     : Desa Nanga Kompi Kecamatan Sayan








PERHITUNGAN PERBANDINGAN KOMPOSISI CAMPURAN RABAT BETON

Komposisi campuran tiap m3 Rabat Beton berdasarkan analisa K-720 :
  1. Semen type I               : 5,33 zak (1 zak = 50kg)
  2. Pasir                            : 0.50 m3
  3. Batu pecah                  : 0,83 m3

Komposisi campuran Rabat Beton tiap 1 zak Semen :
  1. Semen                          : 1 zak
  2. Pasir                            : 0,50 m3 / 5,33 zak = 0,094 m3/zak
  3. Batu Pecah                  : 0,83 m3 / 5,33 zak = 0,156 m3/zak

Ukuran kotak untuk takaran :
Tinggi                                      : 18 cm = 0,18 m
Lebar                                       : 40 cm = 0,40 m
Panjang                                   : 43 cm = 0,43 m

Volume Kotak                                    : 0,18 x 0,40 x 0,43 = 0,031 m3

Jadi perbandingan campuran material Rabat beton dengan menggunakan kotak :
  1. Semen                         : 1 zak
  2. Pasir                            : 0,094 m3/0,031 m3 = 3,03 dibulatkan menjadi = 3 Kotak
  3. Batu Pecah                  : 0,156 m3/0,31 m3 = 5,03 dibulatkan menjadi = 5 Kotak

Faktor air semen :
Menurut Ir.Kardiyono Tjokrodimuljo, ME. (Teknologi Beton, 1992: 7.19), faktor air semen maksimum untuk kondisi beton di luar bangunan yang tidak terlindung dari hujan dan terik matahari langsung, yaitu : 0,55.
Dengan demikian keperluan air maksimum untuk campuran beton tiap 1 (sau) zak semen adalah : 0,55 x 50 kg = 27,5 kg = 27,5 liter.

Banyaknya air tersebut dengan asumsi bahwa agregat halus (pasir)  dan agregat kasar (batu pecah) dalam kondisi kering permukaan jenuh (saturated surface-dry). @wry

Sabtu, 14 September 2013

Pinoh Selatan dan Nanga Pinoh Lepas dari Status Kecamatan Potensi Bermasalah

   
      Setelah menunggu berbulan-bulan, akhirnya status Kecamatan Potensi Bermasalah yang disandang oleh Kecamatan Pinoh Selatan dan Nanga Pinoh per 26 Agustus 2013 telah dicabut. Pencabutan status Kecamatan Potensi Bermasalah yang tertuang dalam surat Dirjen PMD Kemendagri nomor: 414.2/5789/PMD tentu disambut antusias oleh masyarakat kedua kecamatan tersebut.
     Dalam berbagai kesempatan pertemuan, masyarakat kedua kecamatan tersebut sering sekali menanyakan perkembangan status kecamatan mereka. Tentu hal ini bisa kita maklumi mengingat mereka sangat berharap PNPM Mandiri Perdesaan bisa kembali membangun kecamatan mereka. Mereka sudah merasakan dampak positif dari keberadaan PNPM Mandiri Perdesaan sehingga ketika mendengar bahwa dana PNPM-MPd yang sudah masuk ke rekening UPK tetapi tidak bisa disalurkan kepada TPK mereka menjadi galau, apalagi kecamatan-kecamatan yang lain di Kabupaten Melawi banyak yang sudah melaksanakan kegiatan fisik di lapangan bahkan ada beberapa yang sudah selesai.
    Dengan dicabutnya status Kecamatan Potensi Bermasalah tentu bukan berarti kasus penyalahgunaan dana di kedua kecamatan tersebut telah selesai. Kasus yang telah masuk ranah hukum itu justru harus terus kita kawal agar segera masuk ke meja hijau dan segera diputuskan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 
    Keputusan oleh penegak keadilan sangat diperlukan mengingat banyak tuntutan dari masyarakat agar kasus tersebut segera diselesaikan sehingga pelaku mendapat hukuman yang setimpal dan menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak menyalahgunakan dana program.@wry


Jumat, 06 September 2013

PENGURUS UPK PNPM JADI CALEG, BOLEHKAH?

Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya pasal 51 yang menyebutkan :
 “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

k.    mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;”

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Melawi nomor 140/114 tahun 2013, UPK antara lain bertugas untuk melakukan pengelolaan dana program dan pengelolaan dana perguliran serta membuat administrasi dan pelaporan penggunaan dana operasional kegiatan pelatihan masyarakat, dana operasional perencanaan dan dana bantuan langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jadi pertanyaan di atas, Anda pasti sudah punya jawabannya bukan? 
@wry

Jumat, 26 Juli 2013

STATUS KASUS DUGAAN KORUPSI PNPM PINOH SELATAN

Ada perkembangan positif terhadap status dugaan korupsi di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pinoh Selatan. Kasus dugaan korupsi yang mulai ditemukan dari hasil internal audit Tim Faskab pada 16 Agustus 2010 ini mulai menampakkan  titik terang. Setelah menunggu 18 bulan kasus ini ada di Polres Melawi, tepatnya dilaporkan ke Polres Melawi pada 10 Januari 2012, tanda-tanda kasus ini akan diproses lebih lanjut mulai terlihat lebih jelas.
Sesuai Surat Panggilan dari Polres Melawi, Tim Faskab Melawi TA 2010 (Ali Hayat, Hadi, Wiryo), pada hari Kamis 25 Juli 2013 menjalani "interogasi" sebagai saksi atas kasus di Pinoh Selatan. Masing-masing dari kami menghadap penyidik yang berbeda. Permintaan keterangan sebagai saksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Ada sekitar 25 pertanyaan yang diajukan, mulai dari identitas sampai minta pendapat siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Permintaan keterangan berakhir sekitar pukul 14.00.
Permintaan keterangan kepada Tim Faskab ini merupakan yang kedua, sebelumnya sekitar setahun yang lalu Tim Faskab juga dimintai keterangannya. Terkait pemanggilan yang kedua ini dari informasi penyidik didapat keterangan bahwa status kasus ini naik dari penyelidikan ke penyidikan dengan dikeluarkannya Laporan Polisi Nomor: LP/124/VII/2013/Kalbar/Res Mlw tanggal 16 Juli 2013.
Perkembangan penyidikan kasus ini terlihat sudah cukup serius, ini terbukti dengan panggilan kepada saksi-saksi yang cukup banyak, mulai dari PjOK, Bendahara, Tim Faskab, saksi pelapor, mantan FT dan bahkan mantan FK yang berada di Sambas pun justru didatangi oleh penyidik, hal ini menandakan keseriusan dari penyidik Polres Melawi. Tentu hal ini patut untuk diapresiasi.
Perkembangan yang signifikan kasus ini juga berkat dukungan audit investigasi BPKP yang mendatangi TKP di Pinoh Selatan beberapa waktu lalu. Dari hasil audit investigasi tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Auidit Investigasi BPKP nomor: LHAI-183/PW14/5/2013 tanggal 27 Mei 2013 didapat informasi angka potensi kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi mencapai Rp 247.435.000,-, suatu jumlah yang tidak bisa dikatakan kecil. Hal yang menarik adalah hasil audit investigasi BPKP ini ternyata tidak jauh berbeda dengan hasil audit internal Tim Faskab yakni sebesar Rp 239.435.000,-. Ada selisih antara hasil audit BPKP dan internal audit Tim Faskab sebesar Rp 8.000.000,-, yang belakangan diketahui ternyata selisih tersebut merupakan temuan Tim Audit BPKP atas penyimpangan dana SPP di Desa Nanga Pintas yang belum diketahui oleh Tim Faskab.
Harapan akan dilanjutkannya kasus ini sangat besar, mengingat jika kasus ini stagnan maka status Kecamatan Potensi Masalah yang disandang oleh PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Pinoh Selatan akan berpotensi naik menjadi Kecamatan Bermasalah dan ini berarti kesempatan masyarakat Pinoh Selatan untuk berpartisipasi di PNPM bisa tertutup sebagai bentuk sanksi program atas kasus ini. Semoga hal ini tidak terjadi dan justru kita terus berharap dan berdoa kasus ini dilanjutkan ke pengadilan sehingga status Kecamatan Potensi Masalah dapat dicabut oleh Kemendagri dan masyarakat Kecamatan Pinoh Selatan dapat menikmati kembali pembangunan melalui PNPM Mandiri Perdesaan yang saat ini dana untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)  40% pertama sudah ada di rekening Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Pinoh Selatan. @wry

Rabu, 24 Juli 2013

PNPM PERDESAAN MELAWI PINDAH KANTOR

Bulan purnama di pertengahan Ramadhan tadi malam ikut menerangi kepindahan kami dari Desa Baru Dusun Istana ke BTN Kuala Belian No. P2 Nanga Pinoh. Cahaya bulan purnama tersebut seakan memberi energi tambahan kepada kami yang malam itu cukup letih membereskan dokumen dari tahun 2007 hingga 2013. Ada sekitar dua puluh kardus besar berisi segala macam dokumen ditambah lagi dengan barang inventaris kantor mulai dari meja kursi, lemari, rak dokumen, peangkat komputer, printer dan bermacam barang lainnya lagi.
Pengangkutan barang-barang dilakukan dengan menggunakan mobil pick up. Karena barang-barang yang harus dipindahkan cukup banyak maka pengangkutan barang-barang tersebut tidak bisa dalam sekali angkut. Pengangkutan pertama dimulai sekitar pukul 19.00 dan pengangkutan yang ketiga atau terakhir sekitar jam 21.00. Selain Tim Faskab, acara angkut mengangkut ini juga melibatkan teman-teman FK Belimbing, Pinoh Selatan dan Pinoh Utara, ASMIS, operator komputer dan dua orang warga masyarakat pinoh utara yang memfasilitasi kendaraan pick up.
Pindah ke kantor baru berarti suasana lingkungan kerja juga baru. Harapannya tentu dengan suasana baru ini semangat kerja bisa refresh, disegarkan, sehingga dapat berdampak positif pada produktifitas kerja dan pada gilirannya proses fasilitasi program kepada masyarakat dapat berlangsung lebih baik lagi. Semoga.@wry